TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) Kejaksaan Agung RI menandatangani Perpanjangan Kesepakatan Bersama dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), di Kantor LPS, Jumat (3/5).

Kesepakatan yang ditandatangani JAMDATUN, Loeke Larasati A dan Kepala Eksekutif LPS Fauzi Ichsan itu terkait dengan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN).

Dalam sambutannya, Loeke mengatakan dalam rangka membantu pelaksanaan kegiatan LPS sehari-hari, Bidang Datun Kejaksaan hadir sebagai Pengacara Negara yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk dapat mewakili Negara/Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara/Daerah, baik di dalam maupun di luar pengadilan serta memberikan Pertimbangan Hukum.

Ia berharap eksistensi Bidang Datun ini hendaknya dimanfaatkan secara maksimal, khususnya oleh LPS. Agar nantinya setiap kegiatan usaha dapat terlaksana sesuai koridor hukum yang berlaku.

“Melalui fungsi Pertimbangan Hukum berupa Pendapat Hukum (Legal Opinion), Pendampingan Hukum (Legal Assistance) dan Audit Hukum (Legal Audit), diharapkan semakin dapat meningkatkan kepatuhan sehingga disisi lain semakin dapat diminimalisir pelanggaran hukumnya. Fungsi Pertimbangan Hukum juga sedang menjadi primadona seiring kebijakan politik hukum yang cenderung bersifat preventif ketimbang represif”, ujar Loeke, dalam keterangan tertulis, Minggu (5/5/2019).

Baca: Pria Ngamuk Sambil Bawa Parang Diringkus Polisi

Ia juga menyinggung perlunya sinergi yang erat dengan JAMDATUN sebagai pengacara negara.

Hal itu mengingat LPS sebagai lembaga yang bertanggungjawab kepada Presiden dan didirikan berdasarkan UU No 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, memiliki fungsi dan tugas untuk menjamin simpanan nasabah perbankan serta menjaga stabilitas sistem keuangan sesuai kewenangannya yang diwujudkan salah satunya dengan melakukan penanganan bank (sistemik maupun non-sistemik).

Saat ini, kata dia, peran dan kewenangan LPS menjadi lebih luas berdasarkan UU No 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK), yaitu penanganan krisis oleh LPS melalui Program Restrukturisasi Perbankan (PRP).

Sementara itu, Fauzi turut menyampaikan perlunya kerja sama yang baik antara LPS dan JAMDATUN.

Mengingat, kata dia, dalam pelaksanaan fungsi dan tugas LPS memiliki banyak keterkaitan dengan permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara.

Adapun kerja sama kali ini merupakan kelanjutan dari Kesepakatan Bersama yang telah di tandatangani pertama kali pada tanggal 16 Oktober 2012 dan telah berjalan selama 6 tahun.

“Selama kurang lebih enam tahun kerja sama berjalan, telah banyak sekali implementasi kesepakatan bersama yang telah dilaksanakan kedua belah pihak. Kerjasama tersebut tertuang dalam berbagai bentuk diantaranya pendampingan dan legal opinion bagi LPS dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sosialisasi LPS dan JAMDATUN di beberapa Kejati, peningkatan kemampuan SDM personil LPS maupun JAMDATUN serta penyediaan narasumber dan lain-lain”, kata Fauzi.

Lebih lanjut, pihaknya pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran JAMDATUN Kejaksaan Republik Indonesia atas kerja sama yang telah terjalin baik selama ini.

“Kami berharap melalui penandatanganan perpanjangan Kesepakatan Bersama LPS dan JAMDATUN ini dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan kewenangan LPS dan JAMDATUN khususnya terkait program penjaminan simpanan dan penanganan bank demi terjaganya stabilitas sistem keuangan di Indonesia,” tutup Fauzi.