INILAHCOM, Tasikmalaya – Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan menilai potensi pondok pesantren (Ponpes) cukup strategis sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat. Karenanya, Kementerian Koperasi dan UKM siap membangun ekonomi pesantren yang kuat dan memiliki daya saing global.

Menurutnya, pondok-pondok pesanten yang tersebar di Indonesia merupakan basis yang sangat memadai bagi perekonomian Indonesia sehingga perlu untuk terus diberdayakan. Pondok pesantren memiliki posisi strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Karenanya, sudah saatnya pesantren menjadi lokomotif dalam mengembangkan ekonomi umat.

“Jumlah pondok pesantren yang beroperasi di Indonesia cukup besar. Ada 28.194 unit. Di Tasikmalaya sendiri ada 1.318 pondok pesantren atau sekitar 5 persen. Kalau di Tasikmalaya saja di kembangkan auranya akan tersebar ke berbagai tempat,” kata Prof. Rully saat memberikan arahan Penguatan Ekonomi Pesantren Melalui Koperasi di Pondok Pesantren Al-Idrisiyyah Tasikmalaya, Cisayong, Jawa Barat,Selasa (12/11/2019).

Ia menjelaskan, alasan pesantren bisa dijadikan basis ekonomi nasional karena banyaknya jumlah santri yang mengenyam pendidikan di pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Jika dijumlahkan dengan para alumni jumlahnya menjadi lebih banyak lagi. Di sisi lain, sumberdaya manusia yang dibina di pesantren memiliki daya juang dan kemandirian yang tinggi sehingga akan sangat bermanfaat dalam membantu mengembangkan perekonomian.

Di pondok pesantren sendiri tidak melulu belajar ilmu agama, melainkan juga diajarkan bagaimana berwirausaha. Tidak sedikit pondok pesantren yang memiliki unit usaha yang sukses membiayai operasional ponpes. Potensi-potensi yang dimiliki ponpes ini harus bisa disinergikan membentuk jaringan bisnis yang terintegrasi.

“Ponpes-ponpes yang ada tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Karena bisnis di jaman modern ini tidak ada yang berjalan sendiri. Jadi antar pondok pesantren dengan pondok pesantren lainnya perlu sinergi dan jaringan kerjasama, baik dari sisi produksi, pemasaran, dan pengembangan sumberdaya manusianya. Dibutuhkan banyak kolaborasi antar pondok pesantren berbagai lini untuk bisa mendorong basis ekonomi pesantren yang kuat,” tegasnya.

Ia menambahkan, program-program strategis Kementerian Koperasi dan UKM dapat disinergikan dengan pesantren. Antara lain penguatan kelembagaan melalui Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren) dan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK), peningkatan kualitas SDM KUMKM melalui pendidikan dan pelatihan kewirausahaan (entrepreneurship), promosi dan pemasaran produk pesantren melalui Lembaga Layanan Pemasaran KUMKM (Smesco Indonesia).

Gerakan Serikat Ekonomi Pesantren

Kementerian Koperasi dan UKM menyambut baik Gerakan Serikat Ekonomi Pesantren (SEP) yang dideklrasikan usai kegiatan ‘Penguatan Ekonomi Pesantren Melalui Koperasi’. Gerakan ini diinisiasi oleh Pesantren Idrisiyah, Al-Itifaq, Darut Tauhid dan Husnul Khatimah yang merupakan pesantren percontohan di bidang pengembangan ekonomi di Jawa Barat.

Deklarasi SEP yang dihadiri ratusan pondok pesantren dari berbagai wilayah Jawa Barat, ini disaksikan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Prof. Rully Indrawan, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat H. Oleh Soleh, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tasikmalaya Adi H Safari, dan sejumlah Pimpinan Pondok Pesantren se Jawa Barat. [*]