Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengkaji penerapan Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi soal obstruction of justice atau perintangan penyidikan untuk pihak-pihak yang menyembunyikan Politikus PDIP Harun Masiku.

“Di Pasal 21 memang sangat memungkinkan siapapun di dalam proses penyidikan dan penuntutan yang menghalangi kerja-kerja dari penyidikan maupun penuntutan, tetapi perlu dikaji lebih lanjut dan jauh terkait dengan itu,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dimintai konfirmasi, Selasa (21/1/2020).

Keberadaan Harun, tersangka penyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan saat ini memang masih menjadi misteri.

Baca: Syarat yang Harus Dipenuhi Harun Masiku untuk Mendapatkan Perlindungan LPSK

Baca: Jadi Buronan KPK, Harun Masiku Naik Motor & Pakaian Tertutup Datangi Rumah Istrinya di Gowa

Dikutip dari Tribun Timur, Harun yang lepas dari jeratan giat operasi tangkap tangan (OTT) pada 8-9 Januari 2020, ternyata disinyalir berada di kediaman istrinya di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Senin (13/1/2020).

Keberadaan Harun bertentangan dengan pernyataan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang menyebut Harun ada di Singapura sejak 6 Januari 2020.

Imigrasi sempat menyatakan Harun hingga kini belum kembali ke Indonesia.

Atas dasar tersebut, KPK mengultimatum Harun segera menyerahkan diri ke KPK.

Ia mengingatkan, sikap kooperatif Harun yang berada dalam kejaran KPK dapat menjadi alasan hakim untuk memperberat hukuman Harun saat disidang nanti.

“Ketika di persidangan tentu nanti akan menjadi pertimbangan hakim ketika bagaimana proses penyidikan yang bersangkutan kooperatif atau tidak,” ujar Ali.