TRIBUNNEWS.COM – Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (MenkoPolhukam), Mohammad Mahfud MD memberi komentar terkait Omnibus Law.

Komentar Mahfud disampaikan melalui akun Twitternya, @mohmahfudmd, Selasa (21/1/2020).

Dalam cuitannya, Mahfud menyebut Omnibus Law hanyalah metode untuk mensikronkan aturan hukum yang menghambat penanganan masalah.

Ia mencontohkan soal perizinan untuk satu hal yang diatur oleh banyak undang-undang sehingga tidak sinkron dan tumpang tindih.

Mahfud kemudian menyinggung istilah ‘Omni Bus’ di Eropa yang merujuk pada satu bus yang mengangkut banyak barang.

Omnibus law hanyalah metode utk mensinkronkan aturan hukum yg menghambat penanganan masalah. Misalnya, perizinan utk satu hal diatur oleh banyak UU scr tdk sinkron dan tumpang tindih. Di Eropah dulu ada kendaraan umum yg disebut “Omni Bus”, mengangkut banyak barang dlm satu bus,”  tulis Mahfud.

Mahfud kemudian menyinggung soal Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang saat ini banyak dibicarakan.

Menurut Manfud, tujuan Ombinbus Law Cipta Kerja adalah untuk menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja dengan menyederhanakan izin investasi baik dari luar maupun dalam negeri. 

“Utk omnibus law yg skrng bnyk didiskusikan adl Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Tujuan utamanya utk menciptakan sebanyak mungkin “lapangan kerja” dgn menyederhanakan izin investasi baik dari luar maupun dari dlm negeri. Jd penekanan omnibus law ini adl penciptaan lapangan kerja,” cuit Mahfud. 

Tentang Omnibus Law: Penerapan di Berbagai Negara hingga Penolakan Buruh