RMOL. Kepolisian Polda Metro Jaya menghimbau aksi unjuk rasa yang akan dilakukan oleh Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran (Gerak) di depan kantor Bawaslu dan KPU agar berlangsung dengan tertib.

Massa aksi diminta untuk mematuhi aturan yang berlaku.

“Sudah ada pemberitahuan (aksi). Tetapi namanya menyampaikan pendapat di depan umum, sesuai UU 9/1998 itu ada aturan yang mengaturnya. Misalnya harus memberitahu kan ke polisi dan tidak boleh menganggu ketertiban umum,” kata Kabid Humas PMJ Kombes Pol. Argo Yuwono kepada redaksi di Kota Bekasi, Kamis (9/5).

Jika massa aksi melanggar hukum, pihaknya tidak akan segan-segan memberikan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku.

“Kalau melanggar ada sanksinya, sanksi bisa KUHP ada di pasal 211 dan 218 dan bisa diproses di situ,” sebut Argo.

Siang ini, massa dari Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran (Gerak) akan melakukan aksi di depan kantor Bawaslu dan KPU.

Aksi yang diinisiatori Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, Letjen TNI (Purn) Syarwan Hamid dan Eggi Sudjana ini akan menyampaikan tuntutan antara lain meminta kepada penyelenggara Pemilu untuk mendiskualifikasi palon 01 Jokowi-Maruf karena diduga melakukan kecurangan.